Kiblat Baru Pendidikan?

Hari ini di kelas Policy Futures: Local and Global Perspective, dosen saya membahas topik Policy Transfer. Sebelumnya saya sudah membaca teori senama dari buku Paul Cairney karena kebetulan saya mengambil satu mata kuliah pilihan, Making Policy, yang topiknya mirip dengan modul ini. Seperti biasanya, setelah dosen menjelaskan teori diselingi beberapa pertanyaan kritis dari mahasiswa, maka dosen memberikan tugas pada kami untuk diskusi kelompok. Kali ini pertanyaannya adalah contoh transfer kebijakan dari negara maju. Grup saya beranggotakan Monica (US), Kim (Korea), Maika & Genta (Japan), Hannah (UK), dan Thella (Indonesia). Awalnya Monica ingin membahas contoh transfer kebijakan tentang ‘obesity in the US and the UK’. Tapi kemudian Kim memulai percakapan dengan bercerita tentang ‘transition year’ di Korea Selatan. Kim, yang adalah seorang jurnalis di negaranya, kelihatannya paham betul tentang kontroversi kebijakan yang diimpor dari Irlandia ini.

Irlandia menerapkan ‘Transition Year’ ( http://www.tyireland.com/ ) untuk memberikan ruang dan waktu kepada siswa-siswi SMA, usia sekitar 18 tahun, agar mereka mempersiapkan dengan matang apa yang menjadi pilihan mereka untuk lanjut ke Universitas. Meskipun maksud dari kebijakan ini baik, tapi di Irlandia sendiri kebijakan ini tidak bersifat wajib dan tidak dipaksakan untuk diterapkan ke semua sekolah. Pemerintah Korea Selatan melihat hal ini cukup potensial untuk mengembangkan kualitas pendidikan, karena itulah mereka mengimpor kebijakan ini sejak dua tahun lalu (http://education.ie/en/Press-Events/Press-Releases/2013-Press-Releases/PR2013-10-29.html ), namun dengan format yang berbeda. Jika Irlandia menerapkan untuk jenjang SMA, maka Korea menerapkannya untuk siswa-siswi SMP, dengan kisaran usia 13 tahun ke atas. Selama satu semester (enam bulan) mereka tetap datang ke sekolah namun kegiatannya lebih fokus untuk pengembangan soft-skill melalui kunjungan dan aktivitas kreatif lainnya. Tidak ada PR maupun ujian selama tahun peralihan ini. Namun, menurut kolega saya yang bertahun menjadi jurnalis pendidikan, kebijakan ini terlalu dini mengingat anak usia 13 tahun belum cukup matang untuk memutuskan apa yang akan ia tekuni menjelang SMA dan kuliah nantinya. Awalnya hanya 10% dari total sekolah di Korea Selatan yang menguji cobakan kebijakan ini, namun sejak setahun yang lalu pemerintah memutuskan untuk mewajibkannya di semua sekolah. Yang menjadi sorotan adalah nyatanya infrastruktur pendidikan untuk mengimplementasikan kebijakan ini masih minim.

Saya sempat bertanya kepada Kim, dari sekian banyak Negara maju yang jelas-jelas punya kualitas pendidikan bagus, mengapa Korea Selatan harus mengemulasi kebijakan pendidikan dari Irlandia? Mengapa bukan Finlandia, yang sudah dari dahulu sejarahnya disanjung untuk kualitas pendidikan? Atau Jepang yang setidaknya punya kultur ke-Asia-an yang sama dengan Korea? Jika dalam teori transfer kebijakan, salah satu faktor pendorong suatu Negara mengimpor kebijakan adalah relasi politik yang cukup erat, usut punya usut ternyata Korea ini sudah sejak lama digelari “The Ireland of Asia”. Beberapa alasan diantaranya, sejarah resistansi yang kuat kala penjajahan Jepang, kesamaan karakter antara Irishman dan Korean, dan kesamaan pembagian geografis North-South.

Fakta yang paling kontroversial dan hingga kini dipertanyakan adalah kedua Negara ini punya pendidikan yang kualitasnya sama bagus. Dibanding dengan Irlandia yang butuh proses belasan tahun untuk kemudian mengimplementasikan kebijakan ‘Transition Year’, Korea hanya butuh waktu sekitar tiga tahun untuk meniru lalu menerapkannya di seluruh sekolah secara wajib. Namun, saya sendiri masih meragukan apakah Transition Year di Korea akan punya outcomes yang sama dengan Irlandia. Mengutip pernyataan dari Prof. Lee Gil-sang, professor pendidikan dari Academy of Korean Studies, ‘Korean education, clinging only to a change of subjects in college entrance examination is impossible to catch up the Irish education’, saya pun sepakat dengan beliau. Pemerintah Korea seharusnya menyelesaikan permasalahan paling fundamental dahulu, yakni beberapa perbedaan dalam pendidikan dan membenahi ekonomi demi menunjang infrastruktur pendidikan. Karena menurut saya, sebagus apapun kebijakan yang diimpor, pelaksanaan bahkan hasil akan tergantung pada sumber daya dan kesiapan.

"Bagaimana jika kebijakan Transition Year ini dibawa ke Indonesia?"

Birmingham, 22 Februari 2016 6.21 PM.