Kiblat Baru Pendidikan?

Hari ini di kelas Policy Futures: Local and Global Perspective, dosen saya membahas topik Policy Transfer. Sebelumnya saya sudah membaca teori senama dari buku Paul Cairney karena kebetulan saya mengambil satu mata kuliah pilihan, Making Policy, yang topiknya mirip dengan modul ini. Seperti biasanya, setelah dosen menjelaskan teori diselingi beberapa pertanyaan kritis dari mahasiswa, maka dosen memberikan tugas pada kami untuk diskusi kelompok. Kali ini pertanyaannya adalah contoh transfer kebijakan dari negara maju. Grup saya beranggotakan Monica (US), Kim (Korea), Maika & Genta (Japan), Hannah (UK), dan Thella (Indonesia). Awalnya Monica ingin membahas contoh transfer kebijakan tentang ‘obesity in the US and the UK’. Tapi kemudian Kim memulai percakapan dengan bercerita tentang ‘transition year’ di Korea Selatan. Kim, yang adalah seorang jurnalis di negaranya, kelihatannya paham betul tentang kontroversi kebijakan yang diimpor dari Irlandia ini.

Irlandia menerapkan ‘Transition Year’ ( http://www.tyireland.com/ ) untuk memberikan ruang dan waktu kepada siswa-siswi SMA, usia sekitar 18 tahun, agar mereka mempersiapkan dengan matang apa yang menjadi pilihan mereka untuk lanjut ke Universitas. Meskipun maksud dari kebijakan ini baik, tapi di Irlandia sendiri kebijakan ini tidak bersifat wajib dan tidak dipaksakan untuk diterapkan ke semua sekolah. Pemerintah Korea Selatan melihat hal ini cukup potensial untuk mengembangkan kualitas pendidikan, karena itulah mereka mengimpor kebijakan ini sejak dua tahun lalu (http://education.ie/en/Press-Events/Press-Releases/2013-Press-Releases/PR2013-10-29.html ), namun dengan format yang berbeda. Jika Irlandia menerapkan untuk jenjang SMA, maka Korea menerapkannya untuk siswa-siswi SMP, dengan kisaran usia 13 tahun ke atas. Selama satu semester (enam bulan) mereka tetap datang ke sekolah namun kegiatannya lebih fokus untuk pengembangan soft-skill melalui kunjungan dan aktivitas kreatif lainnya. Tidak ada PR maupun ujian selama tahun peralihan ini. Namun, menurut kolega saya yang bertahun menjadi jurnalis pendidikan, kebijakan ini terlalu dini mengingat anak usia 13 tahun belum cukup matang untuk memutuskan apa yang akan ia tekuni menjelang SMA dan kuliah nantinya. Awalnya hanya 10% dari total sekolah di Korea Selatan yang menguji cobakan kebijakan ini, namun sejak setahun yang lalu pemerintah memutuskan untuk mewajibkannya di semua sekolah. Yang menjadi sorotan adalah nyatanya infrastruktur pendidikan untuk mengimplementasikan kebijakan ini masih minim.

Saya sempat bertanya kepada Kim, dari sekian banyak Negara maju yang jelas-jelas punya kualitas pendidikan bagus, mengapa Korea Selatan harus mengemulasi kebijakan pendidikan dari Irlandia? Mengapa bukan Finlandia, yang sudah dari dahulu sejarahnya disanjung untuk kualitas pendidikan? Atau Jepang yang setidaknya punya kultur ke-Asia-an yang sama dengan Korea? Jika dalam teori transfer kebijakan, salah satu faktor pendorong suatu Negara mengimpor kebijakan adalah relasi politik yang cukup erat, usut punya usut ternyata Korea ini sudah sejak lama digelari “The Ireland of Asia”. Beberapa alasan diantaranya, sejarah resistansi yang kuat kala penjajahan Jepang, kesamaan karakter antara Irishman dan Korean, dan kesamaan pembagian geografis North-South.

Fakta yang paling kontroversial dan hingga kini dipertanyakan adalah kedua Negara ini punya pendidikan yang kualitasnya sama bagus. Dibanding dengan Irlandia yang butuh proses belasan tahun untuk kemudian mengimplementasikan kebijakan ‘Transition Year’, Korea hanya butuh waktu sekitar tiga tahun untuk meniru lalu menerapkannya di seluruh sekolah secara wajib. Namun, saya sendiri masih meragukan apakah Transition Year di Korea akan punya outcomes yang sama dengan Irlandia. Mengutip pernyataan dari Prof. Lee Gil-sang, professor pendidikan dari Academy of Korean Studies, ‘Korean education, clinging only to a change of subjects in college entrance examination is impossible to catch up the Irish education’, saya pun sepakat dengan beliau. Pemerintah Korea seharusnya menyelesaikan permasalahan paling fundamental dahulu, yakni beberapa perbedaan dalam pendidikan dan membenahi ekonomi demi menunjang infrastruktur pendidikan. Karena menurut saya, sebagus apapun kebijakan yang diimpor, pelaksanaan bahkan hasil akan tergantung pada sumber daya dan kesiapan.

"Bagaimana jika kebijakan Transition Year ini dibawa ke Indonesia?"

Birmingham, 22 Februari 2016 6.21 PM.

Believe It or Not: Indonesia vs UK

Rasanya memang tidak adil apabila UK dengan 65.050.479 penduduk DIBANDINGKAN Indonesia dengan 257.399.982 penduduk. Mengurus rakyat yang jumlahnya 4x lipat lebih banyak harusnya pemerintah kita lebih pusing dan kerepotan. Masalah yang dihadapi Negara kita sudah tentu lebih njlimet, belum lagi soal Negara Kepulauan dan ratusan suku bangsa. Tapi, di sini saya bukan ingin membuat kita sebagai warga Negara Indonesia menjadi makin kecil hati atau malah mengumpat pemerintah. Saya justru ingin bilang bahwa selama saya bersekolah di welfare state ini dan belajar banyak tentang pemerintah UK dan kebijakannya, saya berani bilang kalau negara kita tidak seburuk yang dikeluhkan banyak orang.

Bukan berarti Bapak-Ibu yang duduk di pemerintahan kerjanya sudah bagus ya, tetap saja kita butuh perubahan! Jadi, tulisan ini bermaksud mengikis sedikit apatisme yang terlanjur bercokol di hati kita, sekaligus motivasi untuk para Mas-Mba lulusan Luar Negeri untuk ‘berkontribusi’ (bahasa anak LPDP banget ya!) bagi Negara. Ini serius, apa yang baik di Negara tempat kita belajar, bolehlah kita bawa ke Negara kita. Soal ide kita bakal didengar para ‘tetua’ di Kementerian atau tidak, bukan masalah besar, yang penting niat baiknya saja dulu.

Karena ini bukan sesi Mario Teguh, jadi tanpa lebih banyak kata super mari kita mulai kupas sedikit perbandingan antara Inggris dan Indonesia (dari kacamata Thella).

Kesehatan

Anda bayar iuran rutin BPJS Kesehatan tapi masih banyak keluhan? Sama! Inggris punya yang namanya National Health Service (NHS) yang katanya ‘world class health system’. Pendanaannya 80% berasal dari pajak dan 14% dari National Insurance. Tapi soal keluhan pasien, masih saja banyak, padahal NHS sudah berdiri sejak 1948 dan mengalami banyak reformasi dari segi manajemen dan pendanaan. Jadi, jangan heran jika BPJS masih banyak kekurangan. Soal pendanaan, meski budget NHS sudah rutin dimasukkan dalam APBN UK, tetap saja rentan defisit. Karena itulah, sistem kesehatan UK yang awalnya state-owned based, sekarang menganut mixed-provision, yang bisa disokong oleh private sector and social enterprises, berlandaskan tender dan kontrak. Nah, kalau BPJS dipaksa mengikuti jejak NHS, pertanyaanya orang Indonesia sudah siap dan berani komit bayar pajak tinggi?

Di sini, kalau mau bertemu dengan dokter (GP) harus buat janji dahulu dan nanti ditentukan tanggal serta jam untuk berkonsultasi. Pertanyaannya: kalau sakitnya parah dan tidak bisa menunggu? Kita langsung ke Walk-In Center dan menunggu giliran di tengah antrian yang ada. Nah soal obat, kalau BPJS dikeluhkan karena memberikan pasiennya obat generik, di sini malah kalau periksa jarang sekali diberikan obat oleh dokter. Bagi kita yang sudah terlanjur tersugesti ‘minum obat biar ceoat sembuh’ pastilah sulit beradaptasi dengan sistem kesehatan di UK ini. Tapi lambat laun saya sadar, bahwa apa yang diterapkan oleh UK ada benarnya, mereka mengurangi ketergantungan pada obat yang berpotensi merusak ginjal. Selain itu, secara alamiah, tubuh kita punya kemampuan recovery asal distimulasi dengan istirahat dan makan bergizi.

Pendidikan

Biaya pendidikan di UK menurut banyak sumber adalah yang termahal di dunia, terutama untuk mahasiswa internasional yang besarnya bisa 2-3x lipat. Kalau boleh jujur, mahasiswa internasional sudah selayaknya dapat kualitas pembelajaran lebih baik dari yang sekarang. Tapi ternyata, saya baru mengetahui dari dosen saya kalau di Inggris, sudah banyak universitas (kebanyakan yang sudah punya nama besar) beralih jadi komersil, tidak terlalu mengedepankan kualitas seperti dahulu. Karena kulturnya di sini, universitas itu punya prinsip: teaching atau research. Kalau universitas yang memprioritaskan teaching pasti sedikit hasil risetnya, namun maksimal dalam memberikan pembelajaran kepada mahasiswanya. Mulai dari perekrutan dosen yang expert di bidangnya, lingkungan kelas yang lengkap dengan alat pembejaran, dan modul yang padat serta menarik. Namun, bagi universitas yang terkenal dengan risetnya yang menjamur, biasanya memprioritaskan cara mendapatkan grant dari pemerintah, kualitas pembelajarannya standar, dan terkadang ada yang menurunkan standar perekrutan mahasiswanya supaya pemasukannya tetap banyak.

Namun, satu hal yang saya kagumi dari sistem pembelajaran di sini adalah budaya membaca. Mau tidak mau, suka tidak suka, di awal perkuliahan selalu ada reading lists yang terpampang di modul perkuliahan yang dibagikan. Kalau tidak baa ya siap-siap mati kutu saat ditanya dosen di kelas! Nah, sebenarnya sistem ini juga sudah diterapkan di Indonesia, ketika dosen kita mengingatkan minggu depan mau bahas soal topik apa dan bahannya bisa dibaca di mana, tapi mungkin kalau tidak membaca pun tidak masalah karena toh dosennya tidak mengecek satu per satu mahasiswanya. Kalau di UK, jumlah mahasiswa dalam satu kelas terbatas, kecuali kelas besar, dan metode pembelajaran di kelas interaktif dengan diskusi kelompok. Jadi, dosen akan lebih mudah mengetahui mana mahasiswa yang malas dan rajin membaca, secara alamiah pasti akan terlihat saat dia menjawab pertanyaan.

Imigrasi

Immigration Bill adalah salah satu kebijakan yang paling sering diotak-atik oleh pemerintah Inggris. Per April 2015, mahasiswa internasional yang akan berangkat ke Inggris harus membayar Immigration Health Surcharge (IHS) serangkaian dengan aplikasi VISA, minimal £165 per tahun, bergantung lama akan tinggal di UK. Alasannya mungkin untuk menyamaratakan hak mengakses kesehatan selayaknya penduduk UK. Tapi dari hasil pengamatan saya ketika mencari bahan mengerjakan essay, penerapan IHS ini adalah salah satu alternatif untuk mengurangi defisit budget pelayanan kesehatan. Dengan membayar IHS, para migran akan gratis menggunakan fasilitas kesehatan yang ada. Tapi nyatanya, ini sebatas ‘free in point of use’, artinya kalau mau periksa bisa gratis, tapi resep ataupun ke dokter gigi tetaplah harus bayar.

Per Juli 2015, ada perubahan untuk Tier-4 Visa (Student), di mana ada peraturan mahasiswa tidak boleh bekerja dan menurut Point-Based System (dependant) tidak boleh lagi mengambil low atau unskilled job. Untuk teman-teman yang berencana membawa pasangan dan mengajukan aplikasi Visa di bulan Agustus dan setelahnya, kebijakan ini sudah berlaku. Jadi, jika ada yang berminat sembari menunggu pasangan sekolah dan sembari kumpul-kumpul uangbuat liburan, sekarang sudah tidak bisa kerja sebagai pelayan restoran, cleaner, gardener, atau pengantar koran lagi. Bekerja part-time masih boleh tapi gajinya tentu tidak seberapa, selain itu jika ingin mengambil full-time kesempatannya lebih kecil karena asesmennya cukup sulit dan kontraknya mengikat.

Selain dari hal yang saya paparkan di atas, sebenarnya masih ada beberapa kebijakan UK lainnya yang butuh dikaji ulang. Nah, kalau UK cukup cerdik memainkan kebijakan imigrasi untuk menyelesaikan masalah ‘rumah tangga’ nya, apakah Indonesia bisa berbuat demikian? :) 

Happy 3rd Monthversary!

Caution: If you think that I am going to write a romantic article about my relationship, put aside that because you are totally wrong. The title does not only belong to lovebirds, despite my way to catch reader attention on my blog. And those who already keen their eye to this page, congrats, you are my guests to celebrate this moment!

***

It’s only been three months since I moved to the UK, but this country has influenced me in its way. I chose to continue my master study in the heart of England, small but quite vibrant city, Birmingham. Regarding many people in my home country ask me how it does feel living in a western country provoked me to summarise my experience directly. I should say, every time we step in a new place, it must be so exciting. Birmingham is not as metropolitan as London, but living without famous stereotype as ‘Londoners’ was not a big deal for me. While my university has its way to call their students as ‘Brummies’, I am not always tagging myself on it to be cool. But if the comparison is the way to ease your imagination, I would say, if London feels like Jakarta, then Birmingham feels like Jogja!

The City is located in a county of West Midlands, only two hours from the capital of the UK by train. Historically, the name of Birmingham consists of three phrases, Birm comes from tribal leader Birm or Beorma, Ing means the people, and Ham refers to a home. Interestingly, you might not know there is a crater on the moon called Birmingham! If you asked me what makes me love this city, I would give you more than Bull Ring and city center. Birmingham has Cadbury World, the heaven for chocolate lovers. Besides its fact as a green city with six million trees and more parks than any other European countries, Birmingham also has a unique library, which the shape looks like a wedding cake, with the open garden at its rooftop. Effortlessly to enjoy the book with beautiful city view. I never like museum while I was in Indonesia, but here, I found it as a magnetic place to visit. ThinkThank if you’re science Hunter, Back to Backs if you’re cultural hunter, Jewelry Quarter if you’re prestige hunter, Sarehole Mill, if you’re J.R.R. Tolkien’s big fan, The Museum Collections Center if you’re who are curious of Indiana Jones’s stuff and Newman Brothers Coffin Works if you’re unusual like me. The rest to complete my not-so-promotion, Birmingham is enough strategic city to explore the UK!

I preferably live at shared house than campus accommodation, not only because of the price but also the atmosphere. My housemates at 77 Hubert Rd are all Indonesian, Muslim, and Javanese. I feel like the youngest in the family by having two brothers, Mas Pram and Mas Amir, and a sister, Mba Alif. Every morning, Mba Alif and I were so busy at our small kitchen, while she prepares the breakfast to her husband, Mas Pram, and I cook the dish for my lunch. Then I walk distance to campus about 15 minutes. Although there is a church at twelve steps from my house, every Sunday, I go to St. Stephen church because the service is quite similar with my church in Indonesia. I met John & Anne, also Nick & Pamela, who became God’s parents for international students in that church.

The most important thing to share is my study. Here I am supported by LPDP scholarship and proud to be a part of PK-33 Suryanara, who were wholeheartedly contributed on sanitation in Citereup and bridge in Lebak, as our projects. Then, I thanked God who brought me here, as a part of the University of Birmingham, a member of Russel Group universities.  I was the first Indonesian student in School of Social Policy and the youngest master student in major of Policy into Practice. I took 21-months program because there will be six months of Integrated Placement before the dissertation. For this Autumn Term, I took three modules and one sit-in class; I have no exam, but 100% of my mark will be assessed by 4,000 words of essay and research proposal. For Sector and Services in British Social Policy module, I chose a topic of Health Provision in the UK specifically to analyse the NHS (like BPJS in Indonesia); for Introduction of Applied Social Research I brought quite a hot issue of International students’expectation after the increasing tuition fees and implementation of Immigration Health Surcharge; for Migration, Super-diversity, Policy and Practice module I compared the policy development on Migrant Domestic Workers between Belgium and UK; and I sit-in a cross-department class of Public Sector Reform and Development which is free from assignment. Overall, I enjoyed the materials, teaching staffs, classmates from others countries, and…the pressure of must-read-books!

Life is too short to be spent in ordinary ways. Of course, I passed through 7304 miles to reach my master degree, but back home as a high-skilled person is more important for me. I have been chosen as Student Representative in my coursework, Head of External Relations in PPI Birmingham 2015/2016, and Event Coordinator for Christmas Celebration. I also actively involved in several related seminars and forum to enlighten my knowledge also to build some networks. In my spare time, as a person who love travelling, I did some trip exploring the UK on my weekend. During three months I have been to Bourton-on-the-Water, Bibury Village, Burford, Cheltenham, Oxford, Cambridge, Manchester, Bicester, and London. Last, I spent my winter break in another continent, yes I had great experiences in Morroco, Africa. Me and four friends went to Marrakesh, Casablanca, Fez, and Chefchouen. Next, I plan to have campuses and stadiums tour around the UK. Wish me luck!

***

These particular story of mine will keep continued. Happy New Year as well and see you soon!